Nama : Mia Putri Jayanti
Nim : 01219077
Kelas : Manajemen A
UAS ETIKA BISNIS
Sebutkan dan ulaslah
secara singkat sedikitnya 5 kasus pelanggaran etika bisnis selama tahun 2021 di
Indonesia.
1. Tokopedia
Di penghujung tahun 2020 lalu, nama Tokopedia
begitu banyak disebut. Bukan lantaran promo dan berbagai fitur terbarunya,
melainkan karena kasus kebocoran data para pengguna. Berita ini tentunya begitu
mengejutkan, apalagi Tokopedia sudah masuk dalam jajaran perusahaan startup
unicorn. Memang kebocoran data ini bukanlah pertama kalinya terjadi di
Indonesia.
Dalam kasusnya, diketahui ada 91 juta data
pengguna dan 7 juta data penjual yang bocor. Bahkan semua data ini dijual di
arak web dengan harga sekitar $5000. Dengan bocornya data tersebut, pihak
Tokopedia meminta penggunanya untuk mengganti password. Jika dilihat dari etika
bisnis, kasus ini terbilang rumit.
Bagi pengguna aplikasi, kasus ini termasuk
contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya. Sementara Tokopedia
sendiri juga menjadi korban karena sistem keamanan mereka telah dibobol. Sikap
pemerintah dalam menanggapi kasus kebocoran data tidak begitu tegas. Indonesia
sebenarnya sudah memiliki peraturan mengenai hal ini berbentuk Peraturan
Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi, namun
untuk kebocoran data berskala besar belum diberikan sanksi tegas untuk
e-commerce yang tidak apik dalam menjaga data pengguna. Dalam UU ITE tidak
disebutkan dengan jelas sanksi yang diberikan untuk e-commerce yang lalai dalam
menjaga kerahasiaan data pengguna. Dengan ketidakjelasan regulasi dari
pemerintah ini yang mengakibatkan e-commerce lainnya mungkin saja melakukan
tindakan serupa dengan yang Tokopedia lakukan selain itu ketidakjelasan
regulasi dari pemerintah menyamarkan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan
oleh Tokopedia.
2. PT Garuda Indonesia
Contoh kasus pelanggaran etika
bisnis dan analisisnya yang berikutnya bisa dilihat dari kasus PT Garuda
Indonesia yang terjadi pada tahun 2018 silam. Dimana maskapai penerbangan milik
BUMN ini telah melanggar kode etik berbisnis, yakni dengan adanya manipulasi
pada laporan keuangannya.
3. Kasus PB Djarum dan KPAI
Kasus ini diawali dari laporan Yayasan Lentera Anak kepada KPAI
tentang adanya kemungkinan eksploitasi anak pada seleksi PB Djarum. Di mana
dalam kegiatan yang diadakan, anak-anak menggunakan kaos yang ada tulisan merek
Djarum yang cukup mencolok.
Ketua dari Yayasan Lenteran Anak, Lisda Sundari, menyatakan bahwa hal itu melanggar PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau untuk kesehatan. Kurang lebih ada 3 pasal yang dilanggar PB Djarum. Pertama, semua yang disponsori oleh produk tembakau tak boleh melibatkan anak. Kedua, tak boleh menggunakan citra merek dan logo produk tembakau. Dan yang terakhir, tidak boleh dipublikasikan.
4. PT Asuransi Jiwasraya
PT Asuransi Jiwasraya juga dianggap sebagai pelanggaran etika
dalam bisnis yang termasuk moralitas berat. Pelanggaran kejujuran dan juga
kehati hatian lah yang menjadi sorotan dalam kasus ini. Praktik manajemen yang
buruk, membuat keuangan negara merugi hingga Rp 13,7 Triliun. Dan lagi lagi
perusahaan asuransi ternama ini adalah milik pemerintah.
Dikategorikan dalam pelanggaran
moral karena sudah mengkhianati janji suci antara pengelola saham dengan
pembeli. Dari contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya ini, bisa
ditarik kesimpulan bahwa seharusnya dalam bisnis yang bergerak di bidang saham
kualitas moral harus teruji. Selain itu juga kejujuran, transparan dan kehati
hatian harus dimiliki.
Kasus korupsi pada PT
Jiwasraya akan diterapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika
penyidik menemukan hasil korupsi yang disamarkan. Dalam hal ini, kasus
Jiwasraya ditetapkan sebagai kasus korupsi dengan dugaan tindak pidana korupsi
dengan ancaman Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi. Namun sampai saat ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus masih mendalami dan mencari bukti lebih lanjut untuk membongkar dugaan
kasus korupsi yang terjadi di PT Jiwasraya
5. Kasus Pelanggaran Etika Bisnis (PADA
ALBOTHYL OLEH PERUSAHAAN PT.PHAROS)
Dimulai dari Viostin dan Enzyplex tanggal 5 Februari 2018 karena
terbukti mengandung DNA babi, kini Albothyl pun dibatalkan izin edarnya per
tanggal 15 Februari setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius
yang timbul akibat penggunaan Albothyl, oleh profesional kesehatan dalam empat
tahun terakhir ini.
Tapi untuk kasus Albothyl kali ini, tentunya dianggap sangat
serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus
tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albothyl yang malah memperparah
sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi (noma like lession).
Kejadian ini sedikit banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat
dan kalangan profesi kesehatan. Produsen yang dianggap tidak serius dengan
keamanan produknya atau regulator yang dianggap tidak cermat dalam mengevaluasi
produk sebelum memberikan Nomor Izin Edar.
Perlu diketahui bahwa kualitas dan keamanan setiap produk obat
maupun makanan yang beredar di Indonesia dikontrol oleh BPOM atau disebut juga
post-market surveillance. Post-market surveillance ini biasanya dilakukan
dengan cara sampling (mengambil contoh produk langsung dari pasaran untuk diuji
di laboratorium). Dan cara samplingini bisa dilakukan secara rutin (misalnya
menjelang akhir tahun atau Idul Fitri) maupun secara mendadak jika diduga ada
yang tidak sesuai ketentuan.
Untuk diketahui, Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa
pelaku usaha dilarang keras memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang diatur sesuai
ketentuan peraturan perundangan. Pelanggaran atas ketentuan ini bisa dipidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000
(dua miliar rupiah).
#BanggaNarotama
#NarotamaJaya
#ThinkSmart
#GenerasiEmas
#SuksesItuAku
#PebisnisMudaNarotama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar